11 Bulan Guru Honorer Mengajar Tanpa Gaji! Bupati PALI Sebut Terganjal BPK dan Aturan Anggaran

oleh -14 Dilihat

CORONG INFORMASI PALI, – Sebelas bulan mengabdikan diri untuk mendidik anak bangsa tanpa menerima gaji. Kondisi memprihatinkan itu dialami 23 guru honorer di Sekolah Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.

Di tengah tuntutan agar hak tenaga pendidik tersebut segera dibayarkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI belum dapat memberikan kepastian. Persoalan kewenangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjadi alasan yang dikemukakan pemerintah daerah.

Bupati PALI, Asgianto, ST, akhirnya angkat bicara menanggapi persoalan yang menyangkut nasib puluhan tenaga pendidik tersebut.

Ditemui seusai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD PALI, Selasa (10/11/2026), Asgianto menjelaskan bahwa status penugasan 23 guru tersebut berasal dari pemerintah pusat dengan sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, pemerintah kabupaten tidak bisa serta-merta mengambil alih kewajiban pembayaran gaji yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat. Terlebih, persoalan penggunaan anggaran daerah tersebut telah mendapat perhatian dalam pemeriksaan BPK.

“Kalau memang pemerintah kabupaten yang membayarkan gajinya, kami sudah mendapat stressing dari BPK. Apakah mungkin kami membayarkan gaji menggunakan uang Pemkab PALI? Kalau memang boleh dibayarkan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten, tentu sudah kami bayarkan,” ujar Asgianto.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus tetap berpegang pada ketentuan hukum dan tidak boleh menggunakan anggaran di luar kewenangan yang telah ditetapkan.

“Tetapi kita ini negara hukum. Ada aturan hukumnya. Kita tidak boleh mengambil kewenangan yang bukan kewenangan kita. Ini yang sedang kita perjuangkan,” tegasnya.

Asgianto juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini persoalan tersebut belum mendapatkan kejelasan melalui surat keputusan. Kondisi itu membuat pemerintah daerah masih harus mencari jalan keluar agar persoalan pembayaran gaji para guru tidak terus berlarut-larut.

No More Posts Available.

No more pages to load.