CORONG INFORMASI PRABUMULIH — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan melalui jajaran BPS Kota Prabumulih menyambangi Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Prabumulih dalam rangka sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengawal kemandirian perekonomian nasional melalui penguatan basis data pelaku usaha.
Kunjungan yang digelar di Sekretariat Kadin Kota Prabumulih, Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih, pada April 2026 tersebut diterima langsung oleh Ketua Kadin Kota Prabumulih, Rudiansyah, ST, didampingi jajaran pengurus.
Kepala BPS Kota Prabumulih, Jupni Amnes, SE, MM, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan BPS pusat untuk memotret kondisi riil ekonomi daerah di tengah dinamika global yang terus berkembang.
“Sensus Ekonomi 2026 bertujuan melihat secara utuh struktur dan perkembangan usaha di Kota Prabumulih. Ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran,” ujar Jupni.
Ia menambahkan, metode pendataan akan dilakukan secara hybrid, yakni melalui pengisian mandiri oleh pelaku usaha menggunakan email dan WhatsApp, serta pendataan langsung di lapangan, khususnya bagi sektor informal seperti pedagang kaki lima.
“Untuk pelaku usaha kecil, termasuk PKL, kami akan menurunkan petugas yang sudah dibekali pelatihan khusus agar data yang diperoleh akurat dan komprehensif,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kota Prabumulih, Rudiansyah, menyambut baik langkah BPS dan mengajak seluruh anggota Kadin untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus tersebut.
“Kami mengapresiasi kehadiran BPS. Ini program strategis, dan kami minta seluruh anggota Kadin tidak ragu memberikan data. Ini bagian dari sinergi antara Kadin dan BPS pusat,” tegasnya.
Rudiansyah juga menyoroti pentingnya peran BPS sebagai barometer data ekonomi daerah, terutama di tengah fluktuasi harga BBM dan dinamika sektor energi yang berpengaruh langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menyinggung perlunya perhatian terhadap pola pengadaan barang dan jasa di sektor migas , khususnya yang melibatkan Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Menurutnya, sistem yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha lokal yang hanya memiliki modal 1 hingga 2 Milliar.
“Pekerjaan skala kecil hingga menengah kini banyak terserap dalam skema besar seperti COO, yang hanya bisa diakses kontraktor besar. Ini berpotensi mematikan kontraktor lokal, yang hanya memiliki modal dibawah 2 Milliar,” ujarnya.
Rudiansyah menilai, salah satu kunci peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah dengan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) naik kelas, serta memastikan adanya pemerataan akses dalam proyek pengadaan di tubuh BUMN Pertamina sehingga sektor PAD dari Pajak dan peran pelaku usaha industri kecil migas dapat bertumbuh kembali.
“Kami berharap BPS bisa menjadi jembatan informasi yang objektif untuk memotret sektor usaha mana yang benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat dan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif di Kota Prabumulih.
