CORONG INFOMASI MUARA ENIM — Aroma busuk tata kelola proyek pembangunan di Kabupaten Muara Enim kian menyengat. Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD Muara Enim dinilai bukan sekadar perkara suap biasa, melainkan pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik sistematis “industri jual beli proyek” yang disebut telah lama mengakar di lingkar kekuasaan daerah.
Sejumlah aktivis antikorupsi Sumatera Selatan mendesak aparat penegak hukum tak berhenti pada pelaku lapangan atau penerima uang semata. Mereka menilai, aktor intelektual dan makelar proyek justru menjadi simpul utama yang harus disentuh.
Sorotan keras datang dari Feri K, perwakilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Sumatera Selatan (MAKI Sumsel). Ia menegaskan penyidik harus menelusuri pihak yang mengatur pembagian proyek dan aliran fee.
“Yang harus diungkap itu siapa makelar proyeknya, siapa pengatur feenya. Mustahil praktik seperti ini berjalan tanpa orang dalam di lingkar eksekutif,” tegasnya.
Menurut dia, nilai proyek infrastruktur dan bangunan di Kabupaten Muara Enim setiap tahun mencapai ratusan miliar rupiah, bahkan diperkirakan menembus Rp1 triliun. Anggaran sebesar itu sangat rawan diselewengkan melalui skema commitment fee.
Ia menduga ada pola setoran 20–25 persen kepada “pemilik proyek”, ditambah biaya administrasi non-bujet hampir 10 persen. Jika dihitung, potongan total bisa mencapai 30–35 persen dari nilai kontrak.
“Kalau asumsi itu benar, setoran upeti bisa mendekati Rp200 miliar dalam satu tahun anggaran. Itu uang rakyat,” katanya.
Modus lama, pola berulang
Feri menyebut, praktik tersebut sebenarnya bukan hal rumit untuk dibuktikan. Audit kontrak, spesifikasi teknis, hingga volume pekerjaan dinilai cukup membuka tabir permainan.
Pelanggaran yang kerap ditemukan pun berulang: pekerjaan tak sesuai spesifikasi, pengurangan volume, material diturunkan kualitasnya, hingga manipulasi administrasi. Proyek tetap dibayar penuh, namun hasilnya dipangkas..
“Secara teknis, membuktikan pelanggaran kontrak itu semudah membalik telapak tangan bagi penyidik profesional,” ujarnya.
Namun di lapangan, penanganan perkara korupsi kerap berliku dan lamban. Aktivis menuding ada tembok birokrasi, bahkan dugaan permainan oknum aparat.
“Kalau pelaku sudah siap bayar untuk ‘mengamankan’ perkara, hukum jadi tumpul,” tambahnya.
Kritik itu sejalan dengan pernyataan Mahfud MD yang sebelumnya menilai penegakan hukum di Indonesia sering kali bergantung pada konfigurasi politik dan siapa yang memegang kuasa.
Pokir jadi pintu masuk transaksi
Dari kalangan pegiat lokal, Andri—aktivis antikorupsi di Muara Enim—menilai praktik “pokir” atau pokok pikiran dewan menjadi salah satu titik paling rawan transaksi proyek.
Menurutnya, mekanisme itu kerap disalahgunakan sebagai jalur pembagian jatah pekerjaan kepada pihak tertentu.
“Pokir sering jadi pintu masuk jual beli proyek. Kalau sudah dijatah, kualitas pasti dikorbankan,” katanya.
Dampaknya nyata. Jalan cepat rusak, gedung bermasalah, irigasi tak berfungsi, sementara anggaran habis tersedot fee.
“Korupsi proyek itu kejahatan berlapis. Uangnya hilang, hasilnya pun jelek. Rakyat rugi dua kali,” tegasnya.
Desakan audit menyeluruh
Para aktivis kini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan langsung. Mereka meminta audit menyeluruh terhadap kepala daerah, DPRD, hingga dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Tak hanya itu, pengawasan internal melalui inspektorat daerah serta penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Polres Muara Enim juga didesak berjalan jujur dan independen, bebas dari suap maupun konflik kepentingan.
Mereka menuntut laporan masyarakat, baik tertulis maupun daring segera ditindaklanjuti secara serius, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) dan seluruh rantai pengadaan.
Bagi para aktivis, OTT hanyalah permukaan. Masalah utamanya adalah sistem yang memungkinkan proyek diperjualbelikan layaknya komoditas.
Kini publik menunggu keberanian aparat: berani menelusuri hingga dalang di balik layar, atau kembali berhenti pada pemain kecil.
Sebab tanpa menyentuh aktor utama, setiap OTT hanya akan menjadi berita sesaat—sementara praktik lama terus berulang, tahun demi tahun.
