CORONG INFORMASI JAKARTA — Di saat sebagian daerah masih berjibaku dengan persoalan klasik: warga tak terdaftar BPJS, tunggakan iuran menumpuk, hingga layanan kesehatan tersendat, Pemerintah Kota Prabumulih justru melangkah lebih jauh. Kota kecil di Sumatera Selatan itu menembus panggung nasional dengan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam forum nasional di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026) oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI.
Wali Kota Prabumulih H. Arlan menerima langsung penghargaan itu di hadapan Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala Staf Kepresidenan, hingga Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Bagi pemerintah daerah, UHC bukan sekadar label administratif.
Status ini menandakan mayoritas penduduk telah tercakup jaminan kesehatan, sehingga akses ke puskesmas, klinik, hingga rumah sakit tak lagi ditentukan isi dompet. Artinya sederhana sakit tak lagi identik dengan beban utang.
Di banyak wilayah, capaian semacam ini masih menjadi pekerjaan rumah. Kepesertaan belum menyeluruh, warga miskin tercecer dari pendataan, sementara klaim layanan sering tersendat.
Namun Prabumulih memilih menuntaskannya dari hulu dengan memperluas kepesertaan dan memastikan pembiayaan daerah menopang sistem jaminan kesehatan.
Cak Arlan menyebut kesehatan sebagai investasi, bukan beban anggaran.
“Masyarakat yang sehat adalah fondasi utama pembangunan. Produktivitas naik, ekonomi daerah ikut bergerak,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar normatif, tapi datanya konkret. Tanpa perlindungan kesehatan, satu kali rawat inap bisa menggerus pendapatan keluarga miskin selama berbulan-bulan. Dengan UHC, risiko itu ditekan.
Namun penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa prestasi administratif secara otomatis dapat menjamin kualitas layanan di lapangan.
Cattatan antrean panjang, mulai dari ketersediaan dokter, obat, dan fasilitas rumah sakit termasuk fokus dalam kesejahteraan tenaga kesehatan yang mempengaruhi kulitas pelayanan kepada pasien tetap menjadi ujian berikutnya.
Kota Prabumulih kini berada dalam fase peningkatakan kualitas untuk mempertahankan capaian atau sekadar berpuas diri dengan piagam.
Sejumlah pejabat turut mendampingi dalam agenda tersebut, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Djoko Listiano, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPJS Kesehatan Prabumulih, Direktur RSUD Prabumulih, serta jajaran protokol.
Dengan penghargaan ini, telah mengirim sinyal kuat bahwa jaminan kesehatan bisa diwujudkan jika ada kemauan politik dan keberpihakan anggaran.
Tentu Publik akan menilai sendiri apakah layanan benar-benar terasa di ruang tunggu puskesmas, atau hanya berhenti di panggung seremoni.
