CORONG INFORMASI PRABUMULIH — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi bagi anak sekolah justru menuai sorotan di Kota Prabumulih. Dapur SPPG Muntang Tapus, yang melayani ribuan siswa di wilayah Kelurahan Prabumulih Barat, menjadi perbincangan publik setelah menu makanan yang dibagikan pada 5 Maret dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Menu yang diterima para siswa disebut hanya terdiri dari empat potong tahu, satu bungkus kecil saus, dan satu buah salak. Sejumlah orang tua murid menilai komposisi tersebut jauh dari standar nilai anggaran Rp10.000 per porsi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Di SDN 1 Prabumulih Barat, beberapa orang tua bahkan mencoba menghitung sendiri perkiraan nilai makanan tersebut. Mereka menduga total harga bahan makanan yang disajikan hanya berkisar setengah dari nilai yang ditetapkan pemerintah.
“Kalau dihitung secara sederhana, empat potong tahu mungkin sekitar Rp4.000 dan satu buah salak sekitar Rp1.000. Artinya hanya sekitar Rp5.000. Kami sebagai orang tua mempertanyakan apakah kandungan gizinya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Selain persoalan nilai bahan makanan, para orang tua juga menyoroti aspek pengawasan. Mereka menilai peran tim pengawas, termasuk tenaga ahli gizi di tingkat daerah, perlu diperkuat agar kualitas makanan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan tujuan program.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan dari BGN, setiap dapur SPPG diwajibkan memublikasikan menu makanan yang disajikan melalui media sosial. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan komposisi menu, harga satuan, serta kandungan gizi dari makanan yang dibagikan kepada para siswa penerima manfaat.
Namun di lapangan, sebagian masyarakat menilai transparansi tersebut belum sepenuhnya menjawab keraguan publik.
Sejumlah pengamat juga mulai menyoroti potensi masalah dalam tata kelola program jika pengawasan tidak berjalan ketat. Mereka mengingatkan bahwa program dengan anggaran besar dan jumlah penerima manfaat yang banyak berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi secara serius.
“Jika benar terjadi selisih nilai per porsi, tentu perlu dilakukan audit menyeluruh. Program ini sangat baik tujuannya, tetapi pengelolaannya harus transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Sumatera Selatan.
Perhitungan sederhana yang beredar di tengah masyarakat bahkan memunculkan kekhawatiran baru. Jika satu dapur melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dan terdapat selisih nilai Rp5.000 per porsi, maka potensi nilai yang beredar bisa mencapai puluhan juta rupiah dalam satu hari. Angka tersebut dinilai cukup signifikan sehingga dinilai layak menjadi perhatian aparat pengawas.
Jika Rp5 ribu dikali aangap saja 3000 penerima manfaat di kalikan 24 hari maka dalam 1 bulan SPPG mendapakan omset sebesar Rp360 juta rupiah lebih,
belum lagi di tambah harga makanan pada menu sebesar Rp.10 ribu kerap dilalukan pengurangan lagi oleh pihak SPPG untuk mengejar dan menambah lagi keuntungan.
Di sisi lain, masyarakat juga mengakui bahwa program MBG memiliki dampak positif yang tidak kecil. Selain membantu pemenuhan gizi anak sekolah, program ini juga membuka lapangan kerja bagi puluhan relawan di setiap dapur SPPG.
Namun demikian, muncul pula kekhawatiran lain di tengah masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang belakangan dirasakan cukup tinggi.
Sebagian warga mempertanyakan apakah lonjakan permintaan bahan pangan untuk mendukung program MBG turut memberi dampak terhadap harga di pasar.
Kini sorotan publik pun mengarah pada Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan.
Masyarakat berharap evaluasi dan pengawasan dilakukan secara serius agar program yang dirancang untuk meningkatkan gizi dan kecerdasan generasi muda ini tidak kehilangan kepercayaan publik.
Jika tidak, program yang semestinya menjadi kebanggaan nasional dikhawatirkan justru berubah menjadi polemik baru di tengah masyarakat.
Hingga berita ini di turunkan belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG mau pun dari Pihak BGN
