CORONG INFORMASI PRABUMULIH — Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Prabumulih Menggugat (LSM APM) melakukan audiensi sekaligus silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Kamis (12/2/2026), dalam upaya memperkuat sinergi pengawasan hukum dan transparansi pembangunan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kajari Prabumulih, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pangkul, itu dipimpin langsung Ketua Umum LSM APM Adi Susanto, SE. Ia hadir bersama Ketua DPD APM Aby Rahmad Rizki, Sekretaris Jenderal, serta sejumlah pengurus dan anggota.
Rombongan diterima langsung oleh Kajari Prabumulih Asvera Primadona, SH., MH., didampingi jajaran pejabat struktural, di antaranya Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan dialogis. Kedua belah pihak membahas peran strategis lembaga penegak hukum dan elemen masyarakat sipil dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ketua Umum LSM APM Adi Susanto menegaskan, audiensi ini merupakan langkah awal membangun komunikasi kelembagaan yang konstruktif dengan Kejaksaan Negeri Prabumulih.
“Kami ingin menjalin koordinasi yang baik. LSM memiliki fungsi kontrol sosial, sementara Kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum. Jika keduanya berjalan searah, pengawasan terhadap pembangunan akan lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Adi, APM berkomitmen menjalankan peran pengawasan secara objektif dan berbasis data, bukan sekadar kritik tanpa solusi. Ia menekankan bahwa pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum sekaligus mengawal program pembangunan agar tepat sasaran.
Di sisi lain, Kajari Prabumulih Asvera Primadona menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai kolaborasi dengan masyarakat, termasuk LSM, penting untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kami terbuka terhadap masukan dan koordinasi dari semua pihak. Sinergi dengan elemen masyarakat akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih serta memperkuat fungsi pencegahan maupun penindakan hukum,” tegas Dona, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, Kejari Prabumulih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan menjaga komunikasi berkelanjutan antara LSM APM dan Kejari Prabumulih. Kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, melainkan berlanjut pada kerja konkret dalam pengawasan kebijakan publik dan perlindungan kepentingan masyarakat.
Bagi kedua pihak, sinergi antara kontrol sosial dan penegakan hukum dinilai menjadi kunci menciptakan pemerintahan daerah yang bersih sekaligus responsif terhadap kebutuhan warga.
