Corong informasi Prabumulih, Selasa 16 Desember 2025 — Deru baling-baling helikopter Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang mendarat di lapangan sepak bola Kelurahan Muara Dua menjadi simbol kuat kehadiran negara di tengah warga. Bukan sekadar kunjungan, tetapi isyarat bahwa persoalan jembatan roboh dan banjir di Kota Prabumulih mendapat perhatian serius pemerintah provinsi dan segera teratasi
Jembatan penghubung di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, yang melintasi Sungai Kelekar, ambruk pada 11 Desember 2025. Kerusakan terjadi akibat kikisan parah di bagian bawah abutmen balok yang diperparah banjir besar. Akibatnya, ribuan warga terdampak, akses terputus, dan aktivitas ekonomi serta sosial lumpuh sementara.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Gubernur Herman Deru langsung menginstruksikan jajaran teknis bergerak cepat. Sehari setelah kejadian, 12 Desember 2025, tim Dinas PUPR Provinsi Sumatera Selatan turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan dan menyiapkan langkah darurat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumsel, Afandi, menjelaskan bahwa hasil pengecekan menyatakan lokasi masih memungkinkan untuk dipasang jembatan sementara sebagai solusi cepat.
“Sebagai penanganan awal, kami akan memasang jembatan Bailey di sisi selatan, dekat Masjid Winamarja,” ujar Afandi.
Jembatan Bailey tersebut akan dirakit menggunakan 8 hingga 9 segmen, dengan panjang mencapai sekitar 27 meter, lebih panjang dari jembatan lama yang hanya memiliki bentang 18 meter. Seluruh material jembatan telah berada di lokasi dan dalam kondisi lengkap. Proses perakitan dan pemasangan ditargetkan rampung dalam waktu tiga hari, agar akses masyarakat segera pulih.
“Setelah lantai jembatan selesai, pemasangan akan langsung dilakukan dan dipastikan aman untuk dilalui,” tambah Afandi.
Jembatan Bailey ini direncanakan menjadi solusi sementara selama kurang lebih satu tahun, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen. Jembatan darurat tersebut dapat tetap digunakan di lokasi eksisting, digeser, atau dibongkar menyesuaikan tahapan pembangunan jembatan baru.
Untuk pembangunan permanen, desain telah diminta kepada Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas PUPR. Jembatan baru direncanakan memiliki bentang minimal 25 meter, dengan lebar menyesuaikan kondisi jalan serta elevasi lebih aman dari potensi banjir dan gerusan sungai.
Sementara itu, Wali Kota Prabumulih Cak Arlan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respon cepat Gubernur Sumatera Selatan. Ia menegaskan, kehadiran langsung Gubernur merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah provinsi terhadap daerah.
“Atas nama Pemerintah Kota Prabumulih dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran Bapak Gubernur. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat,” ujar Cak Arlan.
Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran sangat vital sebagai jalur utama mobilitas masyarakat, penghubung aktivitas ekonomi, serta konektivitas antarwilayah. Ia juga mengakui keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Prabumulih dalam menangani persoalan tersebut secara mandiri.
“Kerusakan jembatan ini tentu menjadi kekhawatiran besar. Alhamdulillah, respon cepat Pak Gubernur menjadi harapan baru bagi masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Cak Arlan juga menyampaikan bahwa masih terdapat dua jembatan lain di Kota Prabumulih yang kondisinya hampir serupa dan memerlukan perhatian segera, terutama di ruas jalan induk yang juga menjadi akses vital warga.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa sejak malam kejadian dirinya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan sekitar pukul 22.00 hingga 23.00 WIB.
“Saya langsung minta koordinasi dilakukan. Akses masyarakat tidak boleh terganggu terlalu lama,” tegas Herman Deru.
Ia memastikan penanganan dilakukan bertahap dan terukur. Pembongkaran jembatan lama diperkirakan memakan waktu sekitar 7 hari, dengan keseluruhan proses pekerjaan sekitar 10 hari, mengingat kompleksitas struktur besi dan baut.
Selain jembatan, Herman Deru juga menyoroti Sungai Kelekar sebagai salah satu penyebab utama banjir di Prabumulih. Ia meminta Dinas PUPR Provinsi dan Kota melakukan pengecekan menyeluruh, terutama pada titik-titik penyempitan alur sungai dan hambatan aliran.
“Normalisasi sungai harus dituntaskan. Jangan pekerjaan setengah-setengah. Biaya pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan penanganan dampak banjir,” tegasnya.
Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah jangka panjang, termasuk kemungkinan pengadaan alat berat yang siaga untuk normalisasi sungai, tanpa mengganggu akses perumahan warga.
Kepada masyarakat Muara Dua, Gubernur mengimbau agar tetap tenang dan mendukung proses pekerjaan, serta menjauhkan anak-anak dari area proyek demi keselamatan.
Dengan langkah cepat dan kolaborasi lintas pemerintahan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimistis persoalan jembatan roboh dan banjir di Prabumulih dapat ditangani secara menyeluruh, demi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan aktivitas masyarakat.
